PENGERTIAN APBN & APBD, FUNGSI, TUJUAN DAN PROSES PENYUSUNANNYA

PENGERTIAN APBN DAN APBD

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan APBD atau Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Anggaran baik APBN maupun APBD berupa daftar rincian penerimaan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu yang biasanya satu tahun.

Anggaran terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan negara berupa pendapatan dan hibah yang terdiri dari penerimaan pajak dan bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Sedangkan penerimaan pajak terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Sedangkan penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, laba dari BUMN atau BUMD, penerimaan lainnya serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Pengeluaran negara terdiri dari pembiayaan dan belanja pemerintah. Pembiayaan negara berupa, pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Adapun belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja daerah.

Pada awalnya anggaran disebut dengan istilah begrooting. Namun sejak proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, istilah tersebut diganti dengan istilah “Anggaran Pendapatan dan Belanja” yang dipakai resmi dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945, lalu ditambahkan kata “Negara” dibelakangnya sehingga menjadi “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” seperti saat sekarang.


TUJUAN PENYUSUNAN APBN/APBD


APBN dan APBD

APABN disusun sebagai pedoman pemerintah dalam menggunakan dana yang didapat dari penerimaan yang dianggarkan dalam melaksanakan kegiatan operasional negara dan pembangunan. APBN menjadi pedoman yang diharapkan dapat menghindarkan penyelewengan dan pemborosan. Sementara APBD bertujuan sebagai pedoman penerimaan serta pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat daerah.

{|CATATAN| Temukan penjelasan lengkap mengenai pembangunan dalam artikel berikut: Pembangunan Nasional}


FUNGSI APBN DAN APBD


A.     Fungsi APBN

1.      Fungsi Alokasi
APBN digunakan untuk menempatkan penerimaan negara pada pos-pos yang dibiayai secara tepat. Hal ini dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan sehari-hari. Pendapatan atau penerimaan negara yang terbesar diperolah dari sektor perpajakan. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan sarana umum, subsidi dan sebagainya.

2.      Fungsi Distribusi
APBN berfungsi untuk mendistribusikan penerimaan negara bagi pos-pos yang dibiayainya. Terutama yang dapat kembali kepada rakyat, seperti misalnya pemberian subsidi dan sebagainya. Fungsi ini berarti APBN harus mampu mendistribusikan penerimaan negara kepada rakyatnya.

3.      Fungsi Stabilisasi
APBN sebagai pedoman atau petunjuk dalam menggunakan keuangan negara berfungsi untuk mewujudkan kestabilan perekonomian nasional. Dalam hal ini APBN mengendalaikan stabilitas ekonomi  negara dibidan fiskal. Misalnya apabila terjadi ketidak seimbangan yang ekstrem, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui APBN untuk mengembalikan keadaan normal.

B.     Fungsi APBD

APBD memiliki fungsi yang lebih banyak dibandingkan dengan APBN, yaitu sebagai berikut:

1.      Fungsi Alokasi
Sama dengan alokasi APBN, APBD juga menjadi pedoman penggunaan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembanunan di daerah.

2.      Fungsi Distribusi
Dalam fungsi distribusi, APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Apabila APBD telah memuat fungsi distribusi dengan baik, APBD dapat mengurangi kesenjangan dan ketimpangan dalam berbagai hal.

3.      Fungsi Otorisasi
Otorisasi berarti pemberian kekuasaan atau hak. APBD menyerahkan hak kepada pemerintah daerah untuk menggunakan keuangan daerah dalam melakukan pembangunan. Hal ini berarti APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menggunakan keuangan daerah, APBD yang sudah disetujui oleh DPRD sebagai perwakilan rakyaat menunjukan bahwa rakyat menyetujui APBD tersebut.

4.      Fungsi Perencanaan
APBD menjadi pedoman pemerintah untuk melaksanakan sebuah rencana yang akan dilaksanakan satu tahun mendatang.

5.      Fungsi Pengawasan
Dalam hal ini APBD berfungsi sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum. Dengan adanya fungsi pengawasan APBD, berarti pengeluaran yang tidak ada dalam APBD tidak sesuai dan melanggar pedoman.


ASAS PENYUSUNAN APBN

1.      Kemandirian
Penysunan APBN didasarkan pada kemampuan negara, sementara bantuan dan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap saja sehingga nantinya APBN tidak akan menjadi beban untuk pemerintah akibat beban cicilan utang luar negeri.
2.      Penghematan
APBN haruslah bersifat hemat dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi keuangan negara atau daerah.
3.      Prioritas
Penysunan APBN harus ada prioritas, dengan mengutamakan yang lebih bermanfaat dan untuk yang lebih memerlukan. Jangan sampai anggaran negara habis sia-sia untuk hal yang tidak berguna.
4.      Berasas
Penyusunan anggaran harus sesuai dengan asasnya dan undang-undang negara.


PRINSIP PENYUSUNAN APBN

Dalam menyusun anggaran haruslah berpegangan pada hal yang mampu membuat anggaran menjadi lebih baik. Hal ini disebut sebagai prinsip penyusunan anggaran. Prinsip APBN terbagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip penerimaan dan prinsip pembelanjaan.

1.      Prinsip Penerimaan
a.       Mengintensifkan penerimaan, baik itu dari jumlah maupun waktu penyetoran penerimaan. Jika penerimaan pajak mendekati angka yang sudah dianggarkan, itu berarti anggaran memenuhi prinsip intensifikasi penerimaan.
b.      Mengintensifkan penagihan piutang negara dan hasil penyewaan fasilitas negara, sperti jalan tol, bandara, dan sebagainya. Tindakan ini termasuk dalam usaha stabilitas piutang negara.
c.       Mengintensifkan penarikan ganti rugi dan denda kepada pihak yang dikenainya.

2.      Prinsip Pembelanjaan
a.       Hemat, efisien serta efektif (berdaya guna) sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.
b.      Terarah dan terkendali sesuai dengan program.
c.       Berusahaan semaksimal mungkin mengonsumsi berang-barang dalam negeri sesuai dengan potensi dan keadaan yang dimiliki, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.


PROSES PENYUSUNAN APBN DAN APBD

Tahap pertama departemen dan organisasi-organisasi yang dibiayai mengajukan rencana pembiayaan kepada presiden yang disampaikan menteri departemen atau pimpinan organisasi bersangkutan. Kemudian akan dibahas dalam kelompok kerja sidang kabinet. Jika disetujui, pemerintah akan mengajukan RAPBN kepada DPR bila disetujui RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan bila ditolak pemerintah akan menggunakan APBN tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945.

APBN disusun melalui ajuan dari Pemda berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD. Kemudian DPRD mengambil keputusan yang diambil sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan. Setelah disetujui oleh DPRD, RAPBN ditetapkan menjadi APBN melalui Peraturan Daerah. Apabila APBD telah ditetapkan, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur/walikota/bupati.

APBN disusun dengan menggunakan indikator-indikator perekonomian makro yang disebut asumsi APBN sebagai berikut:
1.      Produk Domestik Bruto (PDB) delam rupiah
2.      Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)
3.      Inflasi (%)
4.      Nilai tukar rupiah per USD
5.      Suku bunga SBI 3 bulan (%)
6.      Harga minyak Indonesia (USD/barel)

Sementara landasan hukum dari APBN adalah sebagai berikut:
1.      UUD 1945 pasal 23 ayat 1
2.      UU No. 1 tahun 1994 tentang pendapatan dan belanja negara.
3.      Keppres RI No. 6 tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN

Sedangkan landasan hukum APBD merupakan UU No. 25 tahun 1999 yang intinya adalah pembagian kewenangan dan fungsi antara pusat dan daerah. Undang-Undang ini menganut prinsip money follow function, yang bertarti jika kewenangan dilimpahkan ke daerah maka uang untuk mengelola kewenangan tersebut pun harus dilimpahkan ke daerah.


FAKTOR YANG MEMPENGARUHI APBN DAN APBD

Anggaran dalam suatu negara baik itu pusat (APBN) maupun daerah (APBD) dipengaruhi oleh hal-hal berikut:
1)      Kondisi awal suatu daerah, hal ini dilihat dari kesejahteraan daerah atau negara tersebut sebelum tahun anggaran.
2)      Pertumbuhan penduduk, tinggi rendahnya pertumbuhan penduduk mempengarui besarnya anggaran. Karena negara/daerah yang jumlah penduduknya banyak memerlukan anggaran negara lebih besar.
3)      Perkembangan pendapatan perkapita, hal ini mempengauhi anggaran negara dan daerah.
4)      Tingkat inflasi, tingginya inflasi akan meningkatkan nilai anggaran.
5)      Pembangunan fasilitas umum baru, untuk sebuah pembangunan pemerintah memerlukan anggaran yang lebih besar daripada anggaran sebelumnya.
6)      Sumber pendapatan atau investasi baru, hal ini akan meningkatkan anggaran suatu negara.
7)      Perubahan peraturan pemerintah mempengarui besarnya anggaran, karena besarkecilnya anggaran diatur oleh pemerintah melalui undang-undang.


PENGARUH APBN DAN APBD TERHADAP PEREKONOMIAN

APBN dan APBD sangat berperan terhadap perekonomian. Dengan adanya APBN dan APBD arah, tujuan serta prioritas pembangunan yang akan maupun sedang dilakukan dapat dengan mudah diketahui. Pengeluaran-pengeluaran pembangunan akan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sehingga akan meningkatkan produktivitas produksi. Sumber daya alam juga dapat ditingkatkan dengan adanya APBN dan APBD. Hal ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berproduksi tentunya dengan menerapkan teknologi tinggi dalam proses produksinya. Apabila hasil produksi meningkat, barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat juga akan meningkat, sehingga kesejahteraan sosial akan tercapai.

Ilmu Ekonomi ID
Ilmu Ekonomi ID Updated at: 23.9.16

0 komentar

Post a Comment

Berkomentarlah sesuai topik pembahasan artikel. Terima kasih.

Recommended

4 TEKNIK BERKOMUNIKASI SALES EXECUTIVE

4 TEKNIK BERKOMUNIKASI SALES EXECUTIVE Pada hakikatnya pekerjaan menawakan produk kepada para pembeli potensial dan pelanggan merupakan k...