Pembangunan Nasional Pada Masa Orde Baru, Orde Lama, dan Era Reformasi

Pembangunan Nasional Pada Masa Orde Baru

Pembangunan nasional pada masa orde baru dipimpin oleh presiden Soeharto. Pola umum pembangunan nasional yang digunakan pada masa orde baru hingga awal era reformasi adalah GBHN. Di dalam GBHN tercantum hal-hal sebagai berikut:

1)    Pola dasar pembangunan nasional meliputi tujuan, landasan, dan asas.

2)    Pola umum pembangunan jangka panjang, berisi arahan dan kebijakan pembangunan 25-30 tahun mendatang (PJPT I dan seterusnya).

3)    Pola umum pembangunan 5 tahun, yang berisi arah dan kebijakan pembangunan untuk 5 tahun.

4)    Pola umum pembangunan jangka pendek untuk periode 1 tahun.

Prioritas pembangunan pada masa orde baru adalah program swasembada pangan. Program tersebut cukup sukses dilakukan dan membawa Indonesia kepada negara yang cukup maju. Kemajuan ini membuat Indonesia dikenal dan disegani dengan julukan “Macan Asia”. Lebih jauh, berikut ini adalah tahapan pembangunan nasional pada masa orde baru:

Baca juga dua artikel terkait berikut ini:

1) Pengertian Pembangunan Nasional, Hakikat dan Tujuan Pembangunan Nasional

2) Pengertian Pembangunan Ekonomi, Indikator, Dampak, dan Hambatannya

1)    Tahap PJPT I* dengan jangka waktu 1 April 1969 – 31 Maret 1994

a)    Tahap Pelita I** 1 April 1969 – 31 Maret 1974

Prioritas: Sektor pertanian serta industri yang mendukung sektor pertanian.

b)    Tahap Pelita II** 1 April – 31 Maret 1979

Prioritas: Sektor pertanian menuju swasembada pangan serta meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

c)    Tahap Pelita III** 1 April – 31 Maret 1984

Prioritas: Sektor pertanian menuju swasembada pangan dan industri yang mengolah bahan baku ke barang jadi.

d)    Tahap Pelita IV** 1 April – 31 Maret 1989

Prioritas: Sektor pertanian dengan industri yang bisa menghasilkan mesin industri sendiri dan melanjutkan swasembada pengan.

e)    Tahap Pelita V** 1 April -31 Maret 1994

Prioritas: Sektor industri terutama memenuhi kebutuhan seimbang antara sektor industri dan sektor pertanian.

2)    Tahap PJPT II* dengan jangka waktu 1 April 1994 – 31 Maret 2019

a)    Pelita VI** 1 April – 31 Maret 1999

Prioritas: Pencpaian keseimbangan dari seluruh pembangunan sebagai landasan untuk pencapaian masyarakat adil dan makmur.

Kelamahan Pembangunan Nasional Pada Masa Orde Baru

Pembangunan pada masa orde baru memang memiliki banyak keunggulan, tetapi juga masih terdapat kelemahan. Adapun kelemahan pembangunan pada masa orde baru antara lain sebagai berikut:

1)    Mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan dan menutup defisit anggaran.

2)    Akumulasi bunga utang luar negeri yang terus berkembang dan memberatkan pemerintah.

3)    Banyak industri yang bahan dasarnya dari luar negeri sehingga tidak memiliki daya jual tinggi karena terlalu mahal hingga mengakibatkan bengkrutnya industri tersebut.

4)    Pembangunan yang kurang merata sehingga timbul kesenjangan antara daerah satu dengan daerah lain.

5)    Banyak muncul lembaga-lembaga keuangan yang kuat basis dananya dan merugiakan Bank Indonesia.

Pembangunan Nasional Pada Masa Orde Lama

Pembangunan nasional Indonesia telah berlangsung lama, pembangunan nasional berlangsung sejak Indonesia merdeka yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah pada masa itu disebut dengan Masa Orde Lama. Masa orde lama dipimpin oleh presiden Soekarno antara tahun 1959-1967, pembangunan dicanangkan oleh MPR Sementara (MPRS) yang menetapkan tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1)    TAP MPRS No. I/MPRS/1960 mengenai Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.

2)    TAP MPRS No. II/MPRS/1960 menganai Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Sementara Berencana.

3)    Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1963 mengenai Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Perencanaan tersebut membuka peluang Indonesia dalam pembangunan yang diawali babak baru yang lebih baik. Rehabilitasi dan rekonstruksi yang diamanatkan oleh MPRS ini diutamakan dalam melaksanakan perubahan perekonomian. Hal ini untuk mendorong pembangunan nasional yang telah didera kemiskinan serta kerugian pasca penjajahan oleh Belanda.

Pada masa ini perekonomian Indonesia berada pada titik yang paling suram. Karena pada saat itu persediaan beras sangat menipis dan dilain sisi pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk mengimpor beras dan juga untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya dari negara lain. Harga barang melambung tinggi, yang terlihat dari laju inflasi hingga 650% di tahun 1966.

Politik yang tidak menentu serta terus menerus bergejolak membuat proses pembangunan nasional Indonesia kembali terabaikan sempai akhirnya muncul gerakan pemberontak G-30-S/PKI, dan berakhir yang ditandai dengan tumbangnya kekuasaan presiden Sukarno saat itu lalu digantikan oleh presiden Suharto dan era orde baru dimulai.

Pembangunan Nasional Pada Masa Reformasi

Rencana dan program pembangunan pada era reformasi sebagaimana repelita di era orde baru disebut dengan PROPENAS (Program Pembangunan Nasional). Perbedaan antara keduanya ada pada sifat isinya. PROPENAS lebih bersifat pada program-program mendasar serta mendesak, sedangkan REPELITA lebih rinci persektor dan per departemen.

PROPENAS merupakan penjabaran dari GBHN 1999 adapun PROPENAS dijabarkan dengan REPETA (Rencana Pembangunan Tahunan). Sementara itu, untuk penjabaran per departemen dan per PEMDA dibuatlah RESTRA (Rencana dan Strategi) untuk setiap departemen dan PEMDA. Berikut ini adalah lima program prioritas dari PROPENAS menurut UU nomor 25 tahun 2000:

1)   Membangun Sistem Politik yang Demokratis serta Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan

Program ini ditekankan pada penyelesaian masalah disintegrasi bangsa serta penataan kembali iklim politik masa Orde Baru yang dikenal dengan intrik dan KKN. Program ini dilakukan untuk memecahkan lima masalah utama pembangunan di era reformasi yang diwariskan orde baru. Salah satu masalah tersebut adalah merebaknya konflik sosial dan munculnya disintegrasi bangsa.

2)   Mewujudkan Supremasi Hukum serta Pemerintahan yang Baik

Program ini bertujuan menyelesaikan masalah penegakan hukum dan HAM. Perogram ini dilakukan terhadap masalah hukum yang ada di Indonesia pada masa reformasi. Profesionalitas aparat penegak hukum ditingkatkan dan dirombak oleh jajaran petingginya serta pengubahan citra penegak hukum agar bebas dari intervensi manapun, termasuk pemerintah.

3)   Mempercepat Pemuliah Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan Berkelanjutan dan Adil

Program ini dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Prioritas utama dari program ini adalah sistem ekonomi rakyat yang mengandalkan sektor usaha kecil dan menengah. Hal ini untuk meningkatkan daya tahan ekonomi nasional serta pemerataan hasil pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan program ini adalah mengembangkan UKM dan Koperasi.

4)   Membangun Kesejahteraan Rakyat serta Ketahanan Kehidupan Budaya dan Agama

Kesejahteraan masyarakat secara ekonomi yang termasuk ke dalam kesejahteraan secara material harus terus diupayakan, namun tanpa melupakan kesejahteraan spiritual. Kesejahteraan spiritual yaitu kesejahteraan dengan menanamkan nilai agama dalam pendidikan dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

Pada program ini dilakukan pula usaha untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah serta peningkatan kualitas pendidikan agama. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas kurikulum pendidikan agama di sekolah dan lembaga penidikan yang lain serta lembaga keamanan.

5)   Peningkatan Pembangunan Daerah

Otonomi daerah menjadi alternatif yang digunakan untuk mempercepat dan meratakan pembangunan hingga ke pelosok dan penjuru daerah. Dengan dihapusnya GBHN berdasarkan amandemen UUD 1945, maka pada masa pemerintah 2004-2009 pembangunan didasarkan pada “sistem perencanaan pembangunan nasional” yang tertuang pada UU No. 25 tahun 2004. Adapun asas sistem perencanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

a)    Asas kapastian hukum

b)    Asas tertib penyelenggaraan

c)    Asas kepentingan umum

d)    Asas keterbukaan

e)    Asas profesionalitas

f)     Asas proporsionalitas

g)    Asas akuntabilitas.