Sistem Ekonomi

Untuk mengatasi masalah pokok ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya DISINI, diperlukan suatu usaha untuk mengatasinya, usaha tersebut diwujudkan melalui sistem ekonomi yang dipilih suatu negara.

Perlu anda ketahui bahwa setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda tergantung pada kebutuhan negara tersebut dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Secara umum sistem ekonomi dapat diartikan sebagai perangkat alat atau metode yang diterapkan untuk menjawab tuntas mengenai masalah apa, bagaimana dan untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Ketepatan dari jawaban yang diberikan sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dipilih oleh negara yang bersangkutan.

(CATATAN: Kami merekomendasikan artikel berikut agar Anda lebih memahami pembahasan sistem ekonomi ini, silahkan kunjungi: Mengenal Ilmu Ekonomi)


PENGERTIAN SISTEM EKONOMI


Denyut nadi ekonomi suatu negara merupakan hasil dari kegiatan ekonomi seluruh penduduk dan perusahaan di negara tersebut dalam menghasilkan barang atau jasa pemuas kebutuhan masyarakat. Tingkat kemampuan penduduk dan perusahaan dalam kegiatan ekonomi menjadi penentu tingkat perekonomian negara tersebut akan maju atau tidak. Tingkat perekonomian ini berbeda pada setiap negara begitu juga dengan organisasi perekonomian yang dipraktikkan di masing-masing negara. Organisasi perekonomian berhubungan dengan sistem ekonomi yang dipakai.

Sistem ekonomi adalah suatu organisasi yang terdiri atas beberapa lembaga (institusi) atau pranata (sosial, ekonomi, politik, ide-ide) yang merupakan suatu kesatuan dan saling mempengaruhi dalam rangka memecahkan masalah dasar perekonomian, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi sehingga tercapai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini setiap negara selalu berupaya untuk mengatur pertukaran atau ketersediaan barang dan jasa agar kesejahteraan rakyatnya meningkat.

Sistem perekonomian melahirkan tindakan atau tatacara dalam memecahkan dan mengatasi masalah dasar ekonomi dengan cara yang berbeda. Perbedaan dari setiap sistem ekonomi suatu negara memiliki cara tersendiri dan berbeda dalam mengambil keputusan berdasarkan permasalahan ekonomi negaranya.


FUNGSI SISTEM EKONOMI


Sistem ekonomi yang ada pada setiap negara pada dasarnya memiliki fungsi dalam perekonomian, yang diharapkan dapat menjawab semua masalah ekonomi yang ada. Fungsi teresbut diantaranya adalah sebagai berikut.
  1. Memberikan stimulus atau rangsangan untuk bidang produksi. 
  2. Menyediakan cara atau metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. 
  3. Menyediakan metode atau mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi antar anggota masyarakat dapat terlaksana dengan adil dan lancar.


KRITERIA SISTEM EKONOMI



Setiap negara pasti mendambakan pertumbuhan ekonomi di negaranya berlangsung baik dan stabil. Agar keinginan tersebut tidak hanya menjadi angan-angan dan dapat terwujud, terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki suatu sistem ekonomi agar dapat dikatakan sebagai sistem ekonomi yang baik. Sistem ekonomi dapat dikatakan relatif baik apabila: 
  1. Sistem ekonomi yang bersangkutan memberikan peluang untuk mencapai standar kehidupan yang tinggi. 
  2. Memberi kemungkinan bagi suatu pertumbuhan ekonomi yang stabil. 
  3. Sistem ekonomi tersebut menghormati kebebasan ekonomi para individu secara wajar. 
  4. Sistem perekonomian tersebut memberikan kepastian dalam bidang ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. 
  5. Sistem ekonomi tersebut dapat menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
  6. Sistem ekonomi tersebut menunjukan adanya pembagian pendapatan yang memadai.

 

MACAM-MACAM SISTEM EKONOMI


Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhan dan kepercayaan negara tersebut terhadap suatu sistem ekonomi. Sistem ekonomi tertentu mungkin saja akan cocok diterapkan disuatu negara, tetapi mungkin  tidak akan cocok dengan negara lainnya. Yang menjadikan sistem ekonomi suatu negara berbeda-beda biasanya disebabkan karena ada atau tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, sistem pemerintahan yang dianut, kepemilikan negara terhadap faktor produksi, dan sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Sistem ekonomi dapat dibedakan menjadi lima, yaitu sistem ekonomi pasar (market economy system), sistem ekonomi komando/terpimpin (command economy system), sistem ekonomi campuran (mixed economy system), sistem ekonomi pancasila serta sistem ekonomi syariah.

 

1. Sistem Ekonomi Tradisional


Sistem ekonomi tradisional merupakan suatu sistem ekonomi dimana kehidupan organisasi ekonomi dijalankan berdasarkan kebiasaan dan tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan memaksimalkan faktor produksi apa adanya. Dalam sistem ini, masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa, dijawab dengan adanya adat istiadat atau tradisi turun-temurun.

 

a) Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional



  • Belum adanya pembagian kerja yang jelas. 
  • Bergantung pada sektor pertanian (agraris). 
  • Ikatan tradisi atau kebiasaan bersifat kekeluargaan sehingga kurang berkembang. 
  • Teknologi produksi sangat sederhana.


b) Kelebihan sistem ekonomi tradisonal


  • Memunculkan rasa kekeluargaan dan gotong-royong dari masing-masing individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
  • Pertukaran barang dilakukan secara barter yang lebih dilandasi rasa kejujuran dibandingkan dengan mencari keuntungan.

 

c) Kelemahan sistem ekonomi tradisional


  • Pola pikir masyarakat umumnya tidak berkembang (statis). 
  • Hasil produksi sangat terbatas karena hanya menggantungkan faktor produksi pada alam dan tenaga kerja apa adanya.


2. Sistem Ekonomi Terpusat/Komando


Merupakan sistem yang didalamnya pemerintah memegang peranan paling dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dibatasi kebebasannya oleh pemerintah dengan maksud agar kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan pemerintah. Alasannya bisa menyangkut pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat atau kepentingan lain. Negara yang menganut sistem ini antara lain: Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur.

Dalam sistem ekonomi terpusat/komando, perilaku ekonomi ditentukan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan atas sebagian besar masalah pokok ekonomi tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan siapa yang akan mengkonsumsinya. Sistem perekonomian komando atau terpusat ditandai dengan sentralisasi pengambilan keputusan. Semua pemimpin pemerintahan selaku pengambil keputusan, biasanya menetapkan rencana secara rinci dan kompleks sehingga dapat memberikan komando ekonomi kepada segenap bawahan dan rakyatnya. Atas dasar itu, sistem ekonomi komando sering disebut juga dengan sistem ekonomi terpimpin dan sistem ekonomi terencana yang tersentralisasi. Oleh karena itu, dalam sistem perekonomian komando, pemerintah hampir memiliki dan menguasai semua faktor produksi (tanah atau modal).

Di samping itu, semua operasi perusahaan (penentuan komposisi barang yang harus diproduksi, distribusi barang dll) diberbagai sektor industri juga diatur oleh pemerintah secara langsung. Jadi bisa dianalogikan bahwa negara merupakan atasan bagi semua angkatan kerja dan menentukan bagaimana mereka harus melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perekonomian komando pemerintah merupakan pemegang hak atas pengambilan keputusan yang dilakukan secara sentral yang menjawab permasalahan ekonomi utama melalui kepemilikan dan kekuasaan atas sumber daya ekonomi untuk diterapkan kepada seluruh anggota masyarakat.


a) Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat/komando


  • Seluruh kegiatan perekonomian dari mulai produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan negara.
  • Swasta atau perorangan tidak memiliki hak milik karena tidak diakui oleh pemerintah dan negara, sehingga kebebasan individu atau swasta dalam berusaha tidak ada.
  • Seluruh alat produksi dikuasai oleh negara.

b) Kelebihan sistem ekonomi terpusat/komando


  • Pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengwasan dan pengendalian.
  • Seluruh kegiatan ekonomi dalam negara sepenuhnya dipertanggung jawabkan oleh pemerintah.
  • Kemakmuran masyarakat lebih merata.
  • Perencanaan pembangunan negara lebih cepat terrealisasi.

c) Kekurangan sistem ekonomi terpusat


  • Adanya ketidak bebasan masyarakat dalam daya kreasi sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diplopori oleh pemerintah.
  • Menjamurnya pasar gelap akibat adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah.
  • Anggota masyarakat tidak memiliki jaminan terhadap penentuan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang diinginkan.
  • Pemerintah cenderung bersifat paternalistis (kebapaan), artinya apa yang telah diatur atau ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi.


3. Sistem Ekonomi Pasar/Liberal


Jika sistem ekonomi komando dikendalikan oleh pemerintah, maka lain dengan sistem ekonomi pasar/liberal yang menyerahkan jawaban permasalahan ekonomi seluruhnya kepada pasar.

Sistem ekonomi pasar/liberal adalah suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu atau swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah, atau disebut laissez faire, yaitu suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, Swiss, dan Kanada. Indonesia juga pernah menganut sistem ini pada tahun 1950-an tetapi tidak berlangsung lama.

Dalam sistem ekonomi pasar/liberal keputusan yang berhubungan dengan masalah ekonomi utama merupakan hasil keputusan bebas yang dibuat oleh produsen dan konsumen secara perorangan. Dengan kata lain, masalah ekonomi utama tersebut diserahkan langsung sepenuhnya kepada pasar. Oleh karena itu, sistem seperti ini dikenal sebagai ekonomi pasar bebas atau ekonomi pasar. Jika sistem ekonomi komando ditandai dengan sentralisasi pengambilan keputusan oleh pemerintah, maka dalam sistem ekonomi pasar keputusan yang berhubungan dengan masalah ekonomi dasar di desentralisasikan tetapi tetap terkoordinasi, dan sebagai alat koordinasi utamanya adalah perangkat harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Oleh karena itu juga, sistem ekonomi pasar sering disebut dengan sistem harga.

Dengan demikian, dalam sistem ekonomi pasar/liberal, produsen atau individu membuat keputusan-keputusan utama dalam produksi dan konsumsi. Untuk menjawab masalah pokok ekonomi, produsan berusaha untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa yang dapat mendatangkan kepuasan bagi masyarakat dan keuntungan besar bagi produsen dengan menggunakan teknik produksi yang efisien. Di pihak lain, konsumen membuat keputusan tentang konsumsi, yaitu keputusan tentang bagaimana konsumen membelanjakan pendapatannya.

(Baca artikel terkait tentang cara membuat keputusan yang baik dengan menggunakan Biaya Peluang (Opportunity Cost))

Sistem ekonomi pasar/liberal pada awalnya dianut oleh Amerika Serikat dan sebagian besar negara liberal dunia, tetapi pada dasarnya secara murni sekarang tidak ada satupun negara yang menganut sistem ekonomi pasar/liberal.

 

a) Ciri-ciri sistem ekonomi pasar/liberal

  • Kebebasan pihak swasta atau masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sangat diakui. 
  • Kebebasan memiliki barang modal (barang kapital). 
  • Dalam melakukan kegiatan ekonomi dilandasi oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan sendiri. 

b) Kelebiahn sistem ekonomi pasar/liberal

  • Kemajuan usaha sangat pesat karena adanya persaingan yang ketat. 
  • Kesempatan bagi pihak swasta atau individu lebih luas karena campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi sangat kecil. 
  • Produksi barang atau jasa didasarkan atas permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat. 
  • Hak milik swasta atau individu diakui oleh negara sehingga mendorong semangat usaha masyarakat.

c) Kekurangan sistem ekonomi pasar/liberal

  • Terjadinya praktik persaingan tidak sehat antara produsen, yaitu penindasan atas pihak yang lemah. 
  • Adanya persaingan yang tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang akan merugikan masyarakat. 
  • Timbulnya praktik tidak jujur karena didasari mengejar keuntungan yang besar sehingga kepentingan umum tidak dihiraukan. 


4. Sistem Ekonomi Campuran


Adalah suatu sistem ekonomi di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi tetapi tetap terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghindari praktik monopoli sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh swasta atau masyarakat. Keterlibatan pemerintah tersebut dalam bentuk:


  • Membuat peraturan dan perundang-undangan yang mengatur serta mengawasi kegiatan ekonomi di masyarakat. 
  • Mendirikan perusahaan negara yang kegiatannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak. 
  • Menetapkan berbagai kebijakan dalam bidang perekonomian.
Harus disadari bahwa saat ini tidak ada satupun negara yang secara tegas menganut suatu sistem ekonomi, kecenderungan saat ini adalah adanya sestem ekonomi campuaran (mixed economy) yaitu mengambil sebagian unsur-unsur sistem ekonomi lain. Hal ini didasari kesadaran saling ketergantungan antar negara dan adanya pengaruh global.


a) Ciri-ciri sistem ekonomi campuran

  • Pada bidang-bidang yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai sepenuhnya oleh negara sedangkan bagi pihak swasta atau individu dibatasi. 
  • Mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar merupakan campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi. 
  • Hak milik perorangan diakui tetapi dalam kegiatannya tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat.

b) Kelebihan sistem ekonomi campuran

  • Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah bertujuan untuk kepentingan umum. 
  • Hak individu atau swasta diakui dengan jelas. 
  • Harga relatif lebih mudah diawasi dan dikendalikan.

c) Kekurangan sistem ekonomi campuran

  • Perananan pemerintah lebih besar dibandingkan dengan swasta atau individu. 
  • Tumbuhnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan penyalah gunaan kewenangan dalam pemerintah.
Pembahasan mengenai sistem ekonomi pasar, ekonomi komando, dan ekonomi campuran dimaksudkan untuk memberi pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar. Tetapi dalam kenyataannya, di dunia ini tidak ada satu pun negara yang melaksanakan satu sistem perekonomian secara utuh. Setiap negara menjalankan sistem ekonomi yang merupakan hasil dari kendali sentral maupun penentuan pasar dengan campuran perilaku tradisional. Saat ini semua negara menjalankan perekonomian campuran (mixed economy). Tetapi, sistem ini dijalankan dengan sangat bervariasi tergantung pada perpaduan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain sehingga ketika berbicara mengenai ekonomi tertentu misalnya ekonomi komando yang dimaksud hanyalah menekankan pada prinsip ekonomi terpimpin. Sementara ketika bicara mengenai sistem ekonomi pasar yang dimaksud adalah perpaduan yang lebih condong ke arah pengambilan keputusan terdesentralisasi. Dengan demikian, semua negara menjalankan sistem ekonomi yang sifatnya berada di antara sistem ekonomi pasar dan ekonomi komando (terpimpin).


4. Sistem Ekonomi Pancasila


Dua sistem ekonomi yang pernah dilaksanakan oleh Indonesia adalah sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Pada tiap jenis sistem ekonomi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan inilah yang akhirnya menyadarkan bangsa Indonesia bahwa sistem ekonomi yang paling sesuai dengan kehidupan rakyat indonesia adalah sistem ekonomi pancasila.

Menurut Mubyarto sistem ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi yang digali dan dikembangkan berdasarkan ekonomi rakyat indonesia yang menjadikan sistem ekonomi ini sangat khas (berjati diri) Indonesia. Ekonomi pancasila bertumpu pada kombinasi antara gagasan normatif serta fakta empirik yang telah dirumuskan oleh bangsa Indonesia yang diwujudkan pada sila-sila dalam pancasila, pembukaan UUD 1945, dan pasal-pasal (ekonomi) UUD 1945, yaitu pasal 27, 33, dan 34.

Sistem ekonomi pancasila merupakan sistem ekonomi yang mengacu pada sila-sila dalam pancasila yang tercantum dalam lima landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik (ber-Ketuhanan), ekonomi kemanusiaan, nasionalisme ekonomi dan demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan), yang diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu menurut Boediono dalam bukunya Ekonomi Pancasila yang mengkaji mengenai masalah pengendalian makro dalam ekonomi pancasila. Permasalahan makro di sini dibatasi pada permasalahan makro jangka pendek, yaitu inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran.

Terdapat lima ciri dari sistem ekonomi pancasila yang memiliki kaitan langsung dengan masalah ekonomi makro serta cara pengendaliannya, kelima ciri khas tersebut yaitu.
  • Peranan dominan dari koperasi, perusahaan negara dan perusahaan swasta dalam kegiatan ekonomi.
  • Sistem ekonomi pancasila memandang manusia secara utuh, manusia bukan ‘economic man’ tetapi juga merupakan ‘social and religious man’. Sifat manusia sebagai social and religious man ini menjadi motor penggerak kegiatan duniawi (ekonomi).
  • Adanya kecenderungan sosial yang kuat ke arah kesamaan derajat atau kemerataan sosial.
  • Pembentukan perekonomian nasional yang tangguh merupakan prioritas utama dalam sistem ekonomi pancasila. Konsep pembentukan perekonomian nasional dapat ditafsirkan sebagai pemupukkan ketahanan nasional dan memberi prioritas utama pada kepentingan nasional agar dapat mencapai suatu perekonomian yang mandiri, tangguh dan terhormat ditingkat internasional dan yang didasarkan atas solidaritas dan keselarasan dalam negeri.
  • Pada sistem ekonomi pancasila pengendalian sistem desentralisasi pada pelaksanaan kegiatan ekonomi, diimbangi oleh perencanaan yang kuat sebagai pedoman bagi perkembangan ekonomi yang tercerminkan dalam cita-cita koperasi.
Dari ciri-ciri sistem ekonomi pancasila tersebut Boediono kemudian menarik implikasi bagi permasalahan dan pengendalian makro lalu menyimpulkan bahwa inflasi masih mungkin timbul karena ciri desentralisasi yang ada dalam ekonomi pancasila. Namun berbeda dengan sistem ekonomi lain, dalam sistem ekonomi pancasila terdapat kestabilan ekonomi yang lebih baik karena adanya keempat ciri lain. Dalam ekonomi pancasila, patriotisme, dan tindakan lain yang biasanya dianggap bukan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, bisa berperan sangat penting pada pengendalian ekonomi makro. Para pelaku ekonomi dalam perekonomian ini lebih tanggap terhadap hal semacam ini dibanding dengan para pelaku ekonomi yang dilandaskan pada materialisme semata.


5. Sistem Ekonomi Syariah


Merupakan sistem ekonomi yang berpedoman pada nilai dan norma islam yang diambil dari Al-Quran dan Al-Sunnah guna mencapai keberkahan dan kemakmuran bersama yang berlandaskan pada ketakwaan pada Allah SWT. Sistem ekonomi syariah diharapkan dapat memecahkan masalah ekonomi yang melanda dunia sebagai mana telah dibuktikan kemampuannya di Indonesia dengan tidak goyahnya Bank Muamalat Indonesia dan lembaga keuangan lain yang berlandaskan pada syariat Islam dalam menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai sekarang. Di samping itu, ekonomi syariah sebagai suatu sistem yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang didasari oleh ajaran Islam.

Menurut A. M Saefudin, ekonomi syariah memiliki nilai-nilai dasar yaitu sebagai berikut.

a) Nilai Dasar Pemilikan


Nilai dasar ekonomi syariah berdasarkan atas dasar pemilkan meliputi: 
  • Kepemilikan atas sumber ekonomi bukanlah penguasaan yang mutlak, tetapi penguasaan mutlak terletak pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber ekonomi tersebut. Katakanlah seorang muslim tidak memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang telah diamanatkan Tuhan kepadanya. Misalnya, dengan membiarkan lahan atau sebidang tanah dibiarkan tidak diolah sebagaimana mestinya maka orang tersebut akan kehilangan hak atas sumber-sumber ekonomi.
  • Lamanya kepemilikan manusia atas sesuatu benda dibatasi oleh kehidupan manusia itu sendiri didunia. Jika seorang manusia meninggal dunia, maka harta kekayaannya akan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT.
  • Sumber daya ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak haruslah menjadi milik umum atau negara untuk kepentingan orang banyak.

b) Nilai Dasar Keseimbangan


Bagi seorang muslim, keseimbangan adalah nilai dasar yang mampu memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonominya. Asas keseimbangan terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan yang terkesan sia-sia. Nilai dasar keseimbangan harus tetap dijaga sebaik mungkin, bukan saja antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam ekonomi, namun keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan. Di samping itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban juga harus tetap dijaga.

c) Nilai Dasar Keadilan


Dalam Islam, proses dan tujuan semua tindakan manusia didasari oleh rasa keadilan. Paling tidak ada dua alasan penting kenapa nilai dasar keadialan itu penting, yaitu:
  • Keadilan harus ada dan diterapkan pada semua bidang kegiatan ekonomi. Misalnya pada proses produksi dan konsumsi, keadilan harus menjadi alat pengatur efektifitas dan efisiensi. 
  • Keadilan juga berarti kebijaksanaan dan keikhlasan untuk mengalokasikan sejumlah dana atau rezki hasil kegiatan ekonomi bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar. Misalnya, melalui zakat, infak, maupun sedekah.
Sistem ekonomi syariah memiliki instrumental yang menjadi penggerak perekonomian, yaitu sebagai berikut:

1) Zakat


Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama bagi setiap muslim untuk memberikan sebagian hartanya dengan ukuran tertentu yang sudah ditetapkan dalam islam. Zakat bisa menjadi sarana mempererat silaturahmi antar manusia yang didasari oleh rasa saling tolong-menolong.

2) Kerja Sama Ekonomi


Menurut ajaran islam, kerja sama adalah watak masyarakat ekonomi. Kerja sama harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, mulai dari produksi dan distribusi, baik itu barang maupun jasa. Salah satu bentuk dari kerja sama yang sesuai menurut ajaran Islam adalah girad. Girad merupakan kerja sama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengusaha yang memiliki keahlian, keterampilan atau tenaga dalam menjalankan unit-unit ekonomi atau usaha. Kerja sama dalam sistem ekonomi syariah bertujuan:
  • Menciptakan produktifitas dalam kehidupan masyarakat.
  • Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah atau mengatasi kemiskinan di masyarakat.
  • Mencegah ketimpangan atau ketidak merataan ekonomi dalam masyarakat. 
  • Melindungi hak golongan ekonomi lemah.

 

3) Peranan Negara


Peranan negara atau pemerintah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan nilai-nilai sistem ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya dalam aspek hukum, perencanaan, dan pengawasan alokasi atau distribusi.

Itulah penjelasan panjang kami mengenai sistem ekonomi, jika Anda mendapatkan manfaat dari konten kami dan Anda pikir teman Anda juga akan merasakan hal yang sama, silahkan share konten kami melalui sosial media Anda. Anda mungkin tidak akan menyangka bahwa kebaikan kecil yang Anda lakukan saat ini akan berdampak besar bagi orang lain dimasa depan. Terima kasih sudah berkunjung. :)
Ilmu Ekonomi ID
Ilmu Ekonomi ID Updated at: 19.11.15

0 komentar

Post a Comment

Berkomentarlah sesuai topik pembahasan artikel, dan jangan ragu untuk menegur kami apabila ada kesalahan dalam artikel. Terima kasih.

Recommended

TIPE-TIPE PEMBELI

TIPE-TIPE PEMBELI Taukah anda bahwa pembeli ternyata memiliki beberapa tipe. Hal ini dilihat dari bagaimana karakteristik seorang pembeli...